DescriptionPurwarupa Harimau MT saat FAT (Factory Acceptance Test) 24 - 25 Februari 2022.jpg
Bahasa Indonesia: PT Pindad (Persero) melaksanakan uji tembak (firing test) produk First Article Medium Tank Harimau pada 24 - 25 Februari 2022 di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) TNI AD Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan uji tembak merupakan salah satu rangkaian dari Factory Acceptance Test (FAT) produk Medium Tank Harimau. Tujuan kegiatan uji tembak dilaksanakan untuk mengetahui dan memastikan kemampuan turret dengan kanon 105mm dalam kondisi baik, memenuhi persyaratan dan spesifikasi desain terbaru yang mendapatkan berbagai peningkatan.
Kegiatan uji tembak dihadiri oleh Plt. Kabid Matra Darat Pus Alpalhan Baranahan Kemhan, Kolonel Yudha Adillah selaku ketua tim Factory Acceptance Test Medium Tank Harimau, Kasubdit Siapsat dan Alutsista Pussenkav, Kolonel Beni Nugroho beserta jajaran. Hadir pula dalam kegiatan uji tembak adalah Direktur Teknologi & Pengembangan PT Pindad (Persero), Sigit Santosa, Vice President Penjaminan Mutu & K3LH, Prima Kharisma beserta jajaran VP & GM.
Medium Tank Harimau merupakan salah satu dari 7 program pengembangan strategis pemerintah untuk meningkatkan kemampuan BUMN Industri Pertahanan dalam membangun penguasaan teknologi menuju kemandirian alutsista dalam negeri. Bekerja sama dengan FNSS Turki, Pindad sudah mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan referensi standar internasional mengenai pengembangan tank.
Publication, Distribution, Communication, and/or Reproduction of State emblems and national anthem in accordance with their original nature;
Any Publication, Distribution, Communication, and/or Reproduction executed by or on behalf of the government, unless stated to be protected by laws and regulations, a statement to such Works, or when Publication, Distribution, Communication, and/or Reproduction to such Works are made;
...
Reproduction, Publication, and/or Distribution of Portraits of the President, Vice President, former Presidents, former Vice Presidents, National Heroes, heads of State institutions, heads of ministries/nonministerial government agencies, and/or the heads of regions by taking into account the dignity and appropriateness in accordance with the provisions of laws and regulations.